Minggu, 27 November 2011

OPSI DEMOKRASI BAGI NEGARA BERKEMBANG (sebuah gagasan untuk Indonesia)

Oleh : Anton Ginanjar Ali


Membicarakan perjalanan kehidupan ketatanegaraan memang tidak akan ada habisnya. Dari sudut manapun, dengan dasar apapun kita mengomentari dan berpendapat tentang fenomena ketatanegaraan. Adalah  hal yang wajar dalam suatu kehidupan demokrasi. Beragam komentar, pro maupun kontra memang selalu menjadi hal yang biasa ketika ada suatu gejala dalam tataran kehidupan ketatanegaraan, seperti halnya adanya suatu kebijakan, pembentukan lembaga negara baru, bahkan isue resuflle yang terakhir kita perbincangkan.
Di dalam suatu negara yang sedang mengalami perkembangan, seperti halnya Negara Indonesia, issue publik yang paling sering diperbincangkan, bahkan masalah yang paling utama adalah tentang masalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang seharusnya paling didengungkan adalah tentang masalah kesejahteraan ekonomi atau kita sebut dengan masalah stabilitas ekonomi.
Menitik dan menelusuri tentang sejarah ketatanegaraan indonesia terutama tentang dibukanya kran demokrasi oleh BJ Habibie atau yang kita kenal dengan reformasi tahun 1998 memang dapat dijadikan titik awal perkembangan demokrasi indonesia secara signifikan. Yang pada konsep dasarnya kita sangat mengagungkan konsep bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat ini. Namun pertanyaan yang mendasar yang perlu diungkapkan adalah apakah dengan dibukanya kran demokrasi ini mengubah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik?
Kehidupan pada orde sebelumnya yakni orde baru. Kehidupan ketatanegaraan disimpulkan dengan pembangunan dengan orientasi stabilitas ekonomi. Hal ini kiranya yang masih harus bangsa kita  lakukan sejalan dengan predikat negara berkembang. Melihat kenyataannya dengan terlalu mengagungkan-ngagungkan dan membangun stabilitas politik dengan adanya issue demokratisasi, tetap saja selama hampir 12 tahun ini dalam euforia reformasi, perkembangan kehidupan kesejahteraan masyarakat, nampaknya mengalami stagnasi. Dari sekian banyak media massa, elektronik maupun non elektronik, issue umum yang selalu diperbincangkan adalah rangka konsolidasi sistem demokrasi saja. Padahal di sudut lain sebagian masyarakat kelaparan, bahkan mati akibat terlalu sibuk mengagungkan konsep yang kita anggap agung ini.
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari suatu negara, terutama Indonesia. Oleh karena itu pembangunan ekonomi adalah merupakan tugas dan pekerjaan yang utama. Namun pembangunan demokrasi juga harus tetap dilakukan, agar pengulangan sejarah tidak dialami kembali. Sehingga pmbangunan Ekonomi pun dapat diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh rakyat. Oleh karena itu apa yang dapat diperbuat sebagai jalan tengah?
Dalam konsep dasar tentang sistem kelembaganegaraan dikenal dengan teori trias politika yang dikemukakan oleh montesque. Yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang nampaknya konsep ini diadopsi sebagian besar negara di dunia, Sama halnya indonesia. Untuk memecahkan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Maka penerapan konsep trias politika ini dapat diterapkan khususnya bagi negara berkembang seperti indonesia, namun dengan menitik beratkan atau memperbesar kekuasaan lembaga kepresidenan sebagai kepala pemerintahan (lembaga eksekutif). Sehingga presiden dan kabinetnya dapat bekerja dengan optimal.
Cara yang diajukan adalah dengan metode mempersempit kesempatan partai untuk berpartisipasi dalam pemilu. Adalah sulit memang menekan jumlah partai yang sudah hadir dalam dunia politik di indonesia. Namun, Hal ini dapat dilakukan dengan cara elektoral threshold atau dengan menentukan jumlah minimum pendukung yang menjadi syarat utama bagi partai agar dapat berpartisipasi dalam pemilu, yakni misalnya minimal 35 persen dari jumlah penduduk. Dengan adanya penentuan jumlah ini, maka partai politik yang akan muncul dapat dikompres maksimal 2 partai. Kemudian khusus pemilihan presiden. Tiap-tiap partai dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara harus 51 persen sebagai syarat utama dalam memenangkan pemilu dari jumlah pemilih. Hal ini juga nantinya scara otomatis akan menghapusankan kabinet koalisi yang akan menggamangkan proses pengambilan kebijakan pemerintah.  Yang pada akhirnya diharapkan pembangunan dapat dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah. Selain itu pula, dengan diterapkannya sistem semacam ini sifat demokrasi tetap ada didalamnya. Sehingga dengan kesimpulan pemerintahan ini merupakan cerminan dari rakyat. Sempitnya hal ini juga dapat dikatakan merepleksikan penerapan sistem 2 partai.
Namun pelaksanaan sistem semacam ini harus dengan semangat dan euforia pembangunan yang berdasarkan pemerintahan yang bersih (clean goverenment). Dan disisi lain, partai yang menjadi oposisi melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga eksekutif. Pada lembaga legislatif pun anggota-anggotanya diisi dari jumlah perolehan dukungan partai. Maka dapat dikatakan ketika partai memenangkan dalam rekrutmen politik pada lembaga eksekutif, maka secara otomatis partai juga memenangkan rekrutmen politik pada lembaga legislatif.
Namun dengan disuguhkannya bentuk pemerintahan semacam ini juga memiliki kelemahan dan demungkinan-kemungkinan cenderung korup. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup. Dan dengan eksekutif heavy seperti ini banyak kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu dalam pelaksanaan sistem semacam ini, harus adanya transparansi dari pemerintah tentang segala bentuk kenegaraan. Juga adanya pihak pers yang sangat mengemuka, dan independen serta adanya lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga non formal yang ikut melakukan pengwasan dengan kritis dan penuh perhatian. Sehingga nantinya terbentuk suatu sistem yang mengemuka, demokratis dan konsisten melakukan pembangunan dalam segala bidang.






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar